Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama
terkait penolakan warga Muara Baru untuk direlokasi dinilai malah
memperkeruh suasana proses penataan Waduk Pluit. Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo diminta untuk menegur wakilnya itu.
"Pak Wagub
mestinya bisa menahan diri dulu untuk memberi komentar dan reaksi
negatif masyarakat di sana. Yang terjadi sekarang, kita malah terjebak
perseteruan tersebut," kata pengamat perkotaan, Nirwono Joga, saat
dihubungi wartawan, Senin (20/5/2013).
Dia mendorong Jokowi lebih
rutin memberikan teguran kepada Basuki agar lebih arif dalam memberikan
pernyataan kepada publik. Dalam hal ini, perlu ketegasan Jokowi sebagai
Gubernur DKI untuk menegur bawahannya sehingga upaya relokasi dan
normalisasi cepat terwujud.
"Gubernur harus memberikan teguran,
minimal teguran halus kepada Wagub agar tidak memperkeruh suasana dengan
pernyataan beliau yang kontraproduktif dengan Komnas HAM atau dengan
kelompok warga," kata Akademisi Universitas Trisakti itu.
Ia juga
berharap Jokowi membagi tugas yang jelas antara dirinya dengan Basuki.
Hal tersebut dilakukan agar keduanya dapat fokus menyelesaikan
permasalah Ibu Kota.
Urusan penyelesaian eksternal seperti
memenuhi panggilan Komnas HAM, kata dia, lebih baik ditangani oleh
Gubernur. Sementara itu, urusan internal birokrasi ke dalam dipegang
oleh Wagub. Contohnya, dengan mengefektifkan peran lurah camat di daerah
Waduk Pluit untuk melakukan sosialisasi warga.
Nirwono
melanjutkan, lurah dan camat sebagai penguasa wilayah adalah pihak yang
paling banyak memberikan masukan dalam penyelesaian permasalahan
tersebut. "Itu tugas Wagub, kalau enggak kerja baik, dengan adanya
lelang jabatan, Wagub bisa langsung ganti dan tunjuk lurah camat baru
yang bisa kerja dengan baik," ujar Nirwono.
0 komentar:
Posting Komentar